Langsung ke konten utama

Iran, Rusia, dan Prancis Kritisi AS di DK PBB

WASHINGT0N -- Sebuah pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB telah digelar pada Jumat (5/1) untuk membahas situasi di Iran. Penyelenggaraan pertemuan ini secara khusus diminta oleh Amerika Serikat (AS).

Dalam pertemuan tersebut, Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley mengungkapkan bahwa penting bagi Dewan Keamanan PBB untuk segera merespons dan mendukung aspirasi yang disuarakan para demonstran di Iran. Namun hal ini dikritisi oleh sejumlah utusan dari negara lain yang juga menghadiri pertemuan tersebut.

Duta Besar Prancis untuk PBB Francois Delattre, menilai apa yang disoroti AS terkait situasi di Iran tak relevan dengan tugas serta fungsi Dewan Keamanan PBB. Sebab menurutnya, gelombang demonstrasi di sana tidak mengancam perdamaian dan keamanan internasional.

"Kami harus waspada terhadap upaya untuk mengeksploitasi krisis ini demi tujuan pribadi, yang akan memiliki hasil bertentangan secara diametral dengan apa yang diharapkan," ujar Delattre.

Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzya berpandangan serupa. Ia menilai AS telah menyalahgunakan posisinya di Dewan Keamanan untuk membahas topik yang sama sekali tidak pantas. "Topik yang dipilih hari ini tidak termasuk dalam hak prerogatif," ucapnya.

Nebenzya mengungkapkan negaranya memang menyesalkan jatuhnya korban jiwa dalam gelombang demonstrasi di Iran. Kendati demikian, menurutnya, Iran harus dibiarkan untuk mengatasi masalahnya sendiri dan tidak diinterferensi pihak luar. "Kami tidak ingin terlibat dalam destabilisasi Iran atau negara lain," ujarnya.

Sementara Duta Besar Iran untuk PBB Gholamali Khoshroo mengatakan kepada Dewan Keamanan PBB, pemerintahnya memiliki bukti kuat bahwa demonstrasi baru-baru ini sangat jelas diarahkan dari luar negeri. Ia menilai, AS pun telah menyalahgunakan kekuasaannya sebagai anggota tetap Dewan Keamanan dengan meminta sebuah pertemuan guna membahas demonstrasi tersebut.

"Sangat disayangkan, meski ada perlawanan dari beberapa anggotanya, dewan ini telah membiarkan dirinya dianiaya oleh pemerintahan AS yang saat ini mengadakan sebuah pertemuan mengenai sebuah isu yang berada di luar cakupan mandatnya," kata Khoshroo.

Demonstrasi anti-pemerintah diIran terjadi pada 28 Desember di kota suci Syiah, Masyhad. Demonstrasi ini dipicu oleh rencana pemerintah Iran untuk menaikkan harga bahan bakar dan memotong uang bantuan bulanan kepada orang-orang yang berpenghasilan rendah.

Gelombang demonstrasi akhirnya menyebar ke lebih dari 80 kota dan pedesaan di Iran. Hal ini karena ribuan kaum muda dan kelas pekerja Iran menyuarakan kemarahan pada korupsi, pengangguran, dan kesenjangan yang mendalam antara kaya dan miskin.

Kericuhan pun tak terhindarkan. Sedikitnya 21 orang telah tewas akibat bentrokan selama gelombang demonstrasiberlangsung.
Sumber : Reuters

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Dua Alasan Islam Larang Hubungan Suami-Istri Melalui Dubur

Majalah fajar Islam.com- JAKARTA --  Ketua Yayasan Dinamika Umat, Kahuripan, Kemang, Bogor, Ustaz Hasan Basri Tanjung, menuturkan setidaknya dua alasan mengapa Islam melarang hubungan suami-istri lewat dubur. "Melakukan hubungan suami-istri lewat dubur atau tempat yang tidak seharusnya merupakan perbuatan yang diharamkan agama," kata dia, Ahad (23/8).

Kasus Femicide di Turki Meningkat Tajam Setelah Kudeta Gagal

Majalah Fajar Islam-ANKARA -- Kasus  femicide  di Turki meningkat tajam sampai 25 persen dan mencapai 409 pada 2017, sehingga menyulut kemarahan masyarakat, yang menuntut tindakan yang lebih efektif terhadap masalah besar sosial itu.  Femicide  adalah pembunuhan terhadap seorang perempuan, oleh orang dekat atau mantan orang dekat. 

Psikologis Saipul Jamil Diperiksa untuk Pastikan Dugaan Kelainan Seksual

 Majalah Fajar Islam.com-JAKARTA -- Penyidik Polsek Kelapa Gading Jakarta Utara akan memeriksa psikologis pedangdut Saipul Jamil (SJ) yang menjadi tersangka pelecehan seksual terhadap remaja pria berinisial DS. "Yang bersangkutan (SJ) akan menjalani pemeriksaan psikologis dan psikiatri pada pekan depan," kata Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Kabiddokkes) Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Musyafak di Jakarta, Ahad (21/2).